Selamat datang di Blog saya

Sangat menyenangkan memiliki sebuah media untuk mengekspresikan diri. Dalam blog ini saya akan menceritakan beberapa informasi mengenai TIK dan pengalaman-pengalaman saya dalam mempelajari TIK.

  1. Internet
  2. Web Disain
  3. Pemrograman

Selamat membaca artikel-artikel saya

I. LATAR BELAKANG

Suksesnya pelaksanaan pemerintahan termasuk di dalamnya suksenya otonomi daerah ditandai dengan berhasilnya tugas-tugas di bidang pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat. Hal tersebut akan sangat ditentukan oleh peranan dan kemampuan lembaga pemerintah baik di pusat maupun daerah dalam menangani tugas-tugasnya berdasarkan prinsip pengelolaan yang baik dan benar menuju terciptanya suatu pemerintahan bersih dan berwibawa (clean government).

Pemberian kewenangan otonomi daerah kepada Daerah (Kabupaten dan Kota) didasarkan asas desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Dengan demikian diharapkan berimplikasi :

1. Adanya keleluasaan daerah untuk menyelenggarakan semua bidang pemerintahan yang diserahkan dengan kewenangan yang utuh mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi.

2. Adanya perwujudan tanggungjawab sebagai konsekuensi logis dari pemberian hak dan kewenangan tersebut berupa peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, berjalannya proses demokrasi, dan mengupayakan terwujudnya keadilan dan pemerataan.

Di sisi lain, kewibawaan pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kemampuan menyelenggarakan pelayanan publik yang dapat memuaskan masyarakat serta memfasilitasi masyarakat dan dialog publik dalam pembentukan kebijakan negara, sehingga pelayanan pemerintah kepada publik harus transparan, terpercaya, serta terjangkau oleh masyarakat luas.

Dewasa ini bangsa Indonesia sedang mengalami perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara secara mendasar, yaitu :

1. Transformasi menuju era masyarakat informasi, dimana kemajuan teknologi informasi dan komunikasi yang demikian pesat serta pemanfaatannya secara luas, membuka peluang bagi pengaksesan, pengelolaan, dan pendayagunaan informasi dalam volume yang besar secara cepat dan akurat. Panggunaan media elektonik merupakan faktor yang sangat penting dalam berbagai transaski baik nasional maupun internasional.

2. Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan daerah dari sistem sentralistik menjadi desentralistik yaitu penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah secara proporsional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Setiap pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dewasa ini, dimaksudkan dalam rangka menuju terwujudnya pemerintahan yang demokratis guna terwujudnya sistem pemerintahan yang lebih baik dan bertanggungjawab (good governance). Sasaran yang akan dicapai dari good governance adalah diperolehnya birokrasi yang handal dan profesional, efisien, produktif, serta memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat.

Menyadari betapa pentingnya arti mewujudkan good governance, maka seluruh aparatur negara dituntut harus mampu meningkatkan kinerja. Salah satu upaya untuk mewujudkan good governance serta menjawab tuntutan masyarakat tersebut, perlu dikembangkan Sitem informasi Manajemen dan percepatan proses kerja di lingkungan pemerintah (Pusat dan Daerah) dengan melakukan modernisasi administrasi melalui pengelolaan data secara elektronik, otomatisasi di bidang administrasi perkantoran, modernisasi penyelenggaraan pelayanan kepada masyarakat, sebagai perwujudan e-government yaitu penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik (teknologi informasi

Pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi pada setiap penyelenggaraan pemerintahan, merupakan kebutuhan yang mendesak, dalam rangka pengolahan data, mendukung pertukaran data dan informasi serta penyaluran informasi secara cepat, tepat, dan akurat. Apalagi jika dikaitkan antara tuntutan untuk memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat dengan kondisi geografis Indonesia yang terdiri dari ribuan pulau dan kepulauan, maka keberadaan teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan penting dan strategis.

II. PERANAN DEPARTEMEN DALAM NEGERI.

Keterlibatan dan peranan Departemen Dalam Negeri di dalam implementasi teknologi Informasi dan komunikasi, dilandasi dengan kebijakan :

1. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2003 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia, dimana kedudukan Menteri Dalam Negeri dalam Tim tersebut adalah sebagai anggota. Tim Koordinasi bertugas :

a. Memberikan arahan dan masukan dalam perumusan kebijaksanaan nasional di bidang telematika;

b. Mendorong optimalisasi pengembangan sumber daya manusia, industri, dan pendayagunaan telematika di Indonesia;

c. Menumbuhkan dan mendorong partisipasi masyarakat dalam pengembangan serta mengaplikasikan teknologi telematika dalam rangka mempercepat pertumbuhan ekonomi;

d. Meningkatkan koordinasi dengan seluruh instansi Pemerintah Pusat/Daerah, Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, dunia usaha, lembaga profesional dan komunitas telematika, serta masyarakat dalam pemanfaatan dan pengembangan telematika.

2. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 (butir 27) tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan E-Government, disebutkan bahwa “Kementerian yang bertanggung jawab di bidang pemerintahan dalam negeri berkewajiban untuk memfasilitasi koordinasi antar pemerintah dan pemerintah daerah otonom”.

Penjabaran dari kedua kebijakan tersebut, secara internal dituangkan dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2003 tentang Struktur Organisasi dan Tatakerja Departemen Dalam Negeri. Secara eksplisit telah diatur bahwa unit organisasi di Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas mengkoordinasikan dan mengendalikan penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi adalah Pusat Data, Informasi, Komunikasi dan Telekomunikasi (Pusdatinkomtel). Dalam melaksanakan tugasnya Pusdatinkomtel menyelenggarakan fungsi-fungsi, antara lain :

a. pengolahan data dan pengembangan sistem informasi serta komunikasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

b. pembinaan dan pengendalian serta koordinasi pengembangan sistem informasi dan sistem komunikasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

c. pengamanan kelancaran semua berita rahasia dan rahasia negara;

Dengan demikian, Departemen Dalam Negeri selain melaksanakan koordinasi berkewajiban juga melaksanakan pembinaan dan pengendalian penyelenggaraan kegiatan di bidang teknologi informasi dan komunikasi di daerah, termasuk lembaga maupun sumber daya manusia pengelola.

III. LEMBAGA PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DI DEPARTEMEN DALAM NEGERI DAN PEMERINTAH DAERAH.

Sejak tahun 1992, Departemen Dalam Negeri dan Pemda telah menyadari bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan strategis dalam rangka mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, baik di pusat maupun daerah. Oleh sebab itu diterbitkan kebijakan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 1992 tentang Pokok-pokok Kebijaksanaan Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri disingkat SIMDAGRI, termasuk muatan di dalamnya tentang Sistem Informasi Manajemen Pemerintah Daerah yang disingkat SIMDA, baik SIMDA Provinsi, SIMDA Kabupaten, dan SIMDA Kota.

Tujuan SIMDAGRI adalah terciptanya mekanisme pengambilan keputusan di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemda secara berdayaguna dan berhasilguna, dalam upaya menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan. Sedangkan sasarannya antara lain terwujudnya sistem informasi yang dapat menghubungkan setiap perangkat organisasi di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemda, agar terbentuk suatu jaringan komunikasi data untuk memperlancar arus informasi timbal balik secara terarah dan terpadu.

Unit organisasi penyelenggaran SIMDAGRI dan SIMDA adalah :

1. Pusat Pengolahan Data Elektronik Departemen Dalam Negeri yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Menteri Dalam Negeri dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal.

2. Pusat Pengolahan Data Elektronik Provinsi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi.

3. Pusat Pengolahan Data Elektronik Kabupaten yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Bupati dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah Kabupaten.

4. Pusat Pengolahan Data Elektronik Kota yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Walikota dan secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Kota.

Nomenklatur pusat-pusat tersebut saat itu di tataran Departemen Dalam Negeri adalah Pusat Pengolahan Data (PUSLAHTA), di tataran Provinsi dan Kabupaten /Kota adalah Kantor Pengolahan Data Elektronik (KPDE) Provinsi, KPDE Kabupaten, dan KPDE Kota.

PUSLAHTA, KPDE Provinsi, KPDE Kabupaten, dan KPDE Kota mempunyai tugas :

1. Menyusun rencana dan program kegiatan pengolahan data sesuai dengan tingkat wewenang dan tanggungjawab masing-masing;

2. Menghimpun, mengolah dan menyimpan data secara terpadu serta menyajikan informasi dan mendidtribusikan sesuai fungsi dan tanggungjawabnya;

3. Melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis sistem informasi, komputerisasi dan jaringan komunikasinya termasuk peningkatan kualitas tenaga pelaksana secara berjenjang.

IV. SISTEM PENGOLAHAN DATA DAN PERANAN KPDE KABUPATEN /KOTA.

Antara Pusat-pusat PDE pada tiap tingkatan terdapat hubungan tanggungjawab teknis pengolahan dan komunikasi data yang bersifat hirarkis, yaitu :

· KPDE Provinsi berkewajiban mengkontribusikan data yang dibutuhkan oleh Departemen Dalam Negeri kepada PUSLAHTA;

· KPDE Kabupaten/Kota berkewajiban mengkontribusikan data yang dibutuhkan oleh Pemerintah Provinsi kepada KPDE Provinsi;

Sumber data sekaligus pengguna data yang mengkontribusikan data kepada Pusat-pusat PDE adalah Kecamatan dan Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) pada masing-masing Daerah.

Pengolahan data elektronik yang dikembangkan berdasarkan kebijakan SIMDAGRI dan SIMDA dilaksanakan secara berjenjang mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai ke Departemen Dalam Negeri, dengan sistem Pengolahan Data Tersebar (Distributed Data Processing).

Untuk menunjang kebutuhan data bagi Kabupaten/Kota, Provinsi dan Departemen Dalam Negeri dibangun Bank Data sesuai dengan prinsip Sistem Manajemen Data Base (Data Base Management System=DBMS). Pembangunan Bank Data tersebut dilaksanakan masing-masing oleh KPDE mulai dari KPDE Kabupaten/Kota, Provinsi dan Departemen Dalam Negeri. Penghimpunan data dilakukan secara berjenjang mulai dari Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, sampai dengan Departemen Dalam Negeri.

KPDE Kabupaten/Kota merupakan pusat data yang berada di hulu yang melakukan proses pengolahan data langsung dari sumber data, dan juga berperan sebagai Bank Data bagi Provinsi dan Departemen Dalam Negeri. Oleh karena itu, untuk terpenuhinya kebutuhan data bagi Pemerintah Pusat, KPDE Kabupaten/Kota menjadi sangat penting.

V. FENOMENA LEMBAGA PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK DI DAERAH.

1. Era Sebelum PP No. 8 Tahun 2003.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992, bahwa unit organisasi yang mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 1992 tentang Sistem Informasi Manajemen Departemen Dalam Negeri (SIMDAGRI) di Daerah adalah KPDE Provinsi, KPDE Kabupaten, dan KPDE Kota.

Dengan adanya perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang begitu cepat serta dipandang bahwa teknologi informasi dan komunikasi mempunyai peranan yang penting dan strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, maka Pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi dilakukan secara nasional. Kebijakan tersebut berupa Instruksi Presiden Nomor 186 Tahun 1998 yang diperbaharui dengan Instruksi Presiden Nomor 50 Tahun 2000 tentang Tim Koordinasi Telematika Indonesia. Tim Koordinasi diketuai oleh Wakil Presiden dengan anggota-anggotanya melibatkan beberapa pimpinan Departemen/ Lembaga Non Departemen.

Kebijakan tersebut ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 14/M.PAN/2000 yang menetapkan bahwa Kantor PDE sebagai Perpanjangan Tim Koordinasi Telematika Indonesia di Daerah.

Dari kebijakan-kebijakan tersebut di atas, mengisyaratkan bahwa Pemerintah menaruh perhatian yang sungguh-sungguh terhadap keberadaan Kantor PDE sebagai unit organisasi pendukung penyelenggara telematika di daerah, dan mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

Regulasi yang mengatur tentang kelembagaan/organisasi perangkat di daerah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah. Sesuai Bab III pasal 5 ayat (3) yang mengatur tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah), maka perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi merupakan Lembaga Teknis Daerah (LTD) yang berbentuk Badan atau Kantor.

Sebagai penjabaran lebih lanjut, Departemen Dalam Negeri menerbitkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 2000 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tatakerja Perangkat Daerah. KepMenteri Dalam Negeri tersebut menegaskan bahwa perangkat daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan di bidang teknologi informasi dan komunikasi adalah Badan Pengelola Data Elektronik (BPDE) pada tataran provinsi, dan Kantor Pengelola Data Elektronik (KPDE) pada tataran Kabupaten/Kota.

Keseluruhan kebijakan di atas, memberikan keleluasan bagi Daerah untuk membentuk Badan atau Kantor organisasi penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi atau telematika, bahkan memperkuat eksistensi organisasi pendukung penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi atau telematika yang sudah ada di daerah (Kantor PDE) sebagai organisasi yang mempunyai peranan penting dalam menunjang keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan secara nasional.

2. Era Sesudah PP Nomor 8 Tahun 2003.

Mempertimbangkan situasi dan kondisi serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan, maka PP No. 84 Tahun 2000 dinyatakan tidak berlaku lagi, karena dianggap tidak sesuai lagi dengan keadaan dan perkembangan penataan Pemerintah Daerah. Sebagai penggantinya diterbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003.

Perubahan mendasar dari PP No. 8 Tahun 2003 dalam kaitannya dengan eksistensi organisasi pendukung penyelenggaraan teknologi informasi dan komunikasi atau telematika di daerah adalah pada pasal 6 ayat (5) dan (6) bahwa Lembaga Teknis Daerah berbentuk Badan, Kantor, dan Rumah Sakit, terdiri dari sebanyak-banyaknya 8 (delapan). Selanjutnya, pasal 10 ayat (3) membatasi bidang tugas Lembaga Teknis Daerah, yaitu meliputi penelitian dan pengembangan, perencanaan, pengawasan, pendidikan dan pelatihan, perpustakaan, kearsipan dan dokumentasi, kependudukan, dan pelayanan kesehatan.

Dampak dari diterbitkannya PP 8 Tahun 2003 terhadap organisasi penyelenggara teknologi informasi dan komunikasi atau telematika di daerah, adalah :

1. Masih eksis, namun dengan nomenklatur yang beragam (Badan/Kantor PDE/Sistem Informasi/Telematika).

2. Digabung dengan perangkat daerah lainnya.

3. Dihapus/dihilangkan.

Adalah suatu fenomena bagi Lembaga Telematika di daerah, bahwa di satu sisi kebijakan pemerintah menyatakan pentingnya menyelenggarakan teknologi informasi dan komunikasi jaringan informasi di lingkungan Pemerintah (Pusat dan Daerah) secara terpadu menjadi prasyarat untuk mencapai good governance, dalam rangka meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat dalam berbagai kegiatan pemerintahan serta meningkatkan hubungan kerja antar instansi Pemerintah guna memperbaiki layanan publik dan meningkatkan efisiensi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Namun di sisi lain kebijakan pemerintah mengisyaratkan hilangnya atau berkurangnya fungsi dan peran Lembaga Telematika yang telah eksis di daerah.

VI. UPAYA PENINGKATAN KAPASITAS KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KABUPATEN DAN KOTA.

Sebagaimana telah diuraikan di muka, bahwa KPDE Kabupaten/Kota merupakan Bank Data bagi Provinsi dan Departemen Dalam Negeri sekaligus juga bagi Pemerintah, mengingat KPDE Kabupaten/Kota merupakan lembaga hulu yang melakukan proses pengolahan data langsung dari sumber data.

Oleh karena itu, agar KPDE Kabupaten/Kota tetap eksis dan dapat melaksanakan fungsi serta perannya secara optimal dalam mendukung kebutuhan data/informasi bagi Pemerintah, perlu upaya-upaya sebagai berikut :

1. Pada Tataran Pemerintah Pusat.

a. Penyediaan perangkat peraturan atau regulasi yang menetapkan KPDE Kabupaten/Kota sebagai Lembaga Teknis Daerah yang berdiri sendiri (Badan/Kantor).

b. Penyediaan perangkat peraturan tentang standarisasi dan prosedur yang berkaitan sistem pengolahan data elektronik secara terpadu.

b. Fasilitasi peningkatan kapasitas SDM profesional di bidang teknologi informasi dan komunikasi.

c. Penyediaan aplikasi berskala nasional, yaitu perangkat lunak yang informasinya bernilai strategis bagi Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat, dan dioperasikan secara menyeluruh dan terpadu mulai dari Kecamatan, Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Pemerintah, dalam rangka memenuhi kebutuhan data/informasi bagi Pemerintah dan lintas sektor.

d. Fasilitasi penyediaan perangkat jaringan komunikasi data terpadu (intranet) yang dapat digunakan untuk akses komunikasi data antara Departemen Dalam Negeri dengan Pemda dan antar Pemda.

2. Pada Tataran Pemerintah Daerah.

a. Adanya komitmen para pengambilan keputusan di daerah untuk melakukan perubahan proses kerja dan manajemen dari cara pengolahan data manual menjadi pengolahan data elektronik.

b. Penyediaan sarana dan prasarana komputer serta infrastruktur jaringan komunikasi data yang menghubungkan antara KPDE Kabupaten/Kota dengan unit organisasi di lingkungan Kabupaten/Kota dan Kecamatan.

c. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM teknis di bidang teknologi informasi dan komunikasi, yang mampu merencanakan, membangun, mengembangkan, dan mendayagunakan teknologi informasi dan komunikasi di Kabupaten/Kota.

3. Mengembangkan konsep Data Center Kabupaten/Kota, yaitu :

a. KPDE Kabupaten/Kota sebagai satuan organisasi perangkat pengolahan data terpusat di Kabupaten/Kota.

b. KPDE Kabupaten/Kota sebagai Pusat Data dan Jaringan Komunikasi Data Pemerintah Kabupaten/Kota, untuk mengkoordinasikan dan mengintegrasikan pengelolaan, pengolahan, transaksi dan penyaluran informasi :

1) antara KPDE Kabupaten/Kota dengan Perangkat Daerah di lingkungan Kabupaten/Kota dan Kecamatan di wilayahnya,

2) antara KPDE Kabupaten/Kota dengan KPDE Provinsi,

3) antar KPDE Kabupaten/Kota se wilayah Provinsi,

4) antar Kabupaten/Kota dengan Masyarakat.

V. P E N U T U P

Demikian beberapa hal penting tentang kebijakan pengolahan data elektronik di Kabupaten/Kota, dan diharapkan bisa memberikan masukan yang bermanfaat dalam rangka penerapan Sistem Informasi Kesehatan.

Jakarta, Agustus 2004

KEPALA PUSAT

DATA INFORMASI KOMUNIKASI DAN TELEKOMUNIKASI

DEPARTEMEN DALAM NEGERI

DRS. FAUZIE RAFEI, M.Si

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout /  Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout /  Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout /  Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout /  Ubah )

Connecting to %s